PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Malau, Paulinus (2008) PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (548Kb) | Preview

Abstract

Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pelaksanaan dan perwujudan cita- cita masyarakat secara terencana kearah perubahan dan keadaan yang lebih baik- Kalau sebuah tema pembangunan kita lihat sebagai suatu sistem, maka di dalamnya ditemui pembangunan ekonomi, hukum, sosial, buday4 politik dan lain-lain. Negara Republik Indonesia yang semenjak kemerdekaannya telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah mendudukkan pembangunan hukum sebagai bagan sistem pembangunan yang sangat penting. peranan visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting untuk membuat terang suatu tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis merumuskan dalam tiga permasalahaa yaitu kendala yang ditemui penyldik dafun permintaan pembuatan visum et repertum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pemnan visum et repertum sebagai alat bukti sah di tengadilan Negeri Kelas IA Padang serta hubungan visum et repertum dengan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA padang. Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian lapangan di Poltabes Padang dan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Adapun dara yang penulis gunakan adalah data sekunder, data primer dan data tertier. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan begitu juga dengan wawancara Berdasarkan penelitian terlihat habwa kendala yang ditemui penyidik dalam permintaan perbuatan vistmr et repertum terletak pada biaya pemeriksaan yang dibebankan kepada kepolisian dan korban, keluarga korbm yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan serta tinginya angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sehingga tidak semua laporan atau pengaduan yang diterima oleh Poltabes Padang dapat memproses secara kukum laporan/ pengaduan tersebut.

Actions (login required)

View Item