Repository Universitas Andalas

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) WILAYAH POS II PADANG

Mufti, Yessy Meilina (2008) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) WILAYAH POS II PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF (PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) WILAYAH POS II PADANG) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (378Kb) | Preview

Abstract

Guna menjalankan program pemerintah dan meningkatkan perekonomian nasional bagi kesejahteraan masyarakat, Pasal 2 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 mewajibkan perum dan persero melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari BUMN melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil menengah tidak hanya memberikan kredit tetapi juga melakukan pembinaan sebagai rangkaian dari program tersebut. Dalam prakteknya, pelaksanaan pemberian kredit program kemitraan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba mengangkat mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pembinaan usaha kecil dan apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan program kemitraan serta solusi yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia (Persero). Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Usaha Pos II Padang. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yakni dari Kepala Unit Program Kemitraan Bina Lingkungan Daerah (PKBLD), Pegawai Unit PKBLD, dan lima orang Mitra Binaan PT.Pos Indonesia (persero) Wilayah Usaha Pos II Padang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit kemitraan mengalami sedikit kendala tetapi karena mitra binaan memiliki niat baik untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan akta perjanjian yang telah disepakati, maka kendala tersebut dapat ditanggulangi dengan baik. Pembinaan dilakukan sebelum dana diterima mitra binaan dan dalam pelaksanaan program kemitraan berlangsung serta mitra binaan diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan usahanya setiap triwulan. Pada dasarnya kendala yang dihadapi mitra binaan adalah keterlambatan pembayaran angsuran kredit karena disebabkan oleh penyalahgunaan dana kemitraan yang dipergunakan oleh mitra binaan bukan untuk kemajuan usahanya. Sehingga PT.Pos Indonesia (Persero) perlu untuk melakukan solusi dan pembinaan lebih lanjut terhadap mitra binaan tersebut agar tercapai tujuan dari program kemitraan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: masanori sari ariningsih
Date Deposited: 01 Apr 2011 07:50
Last Modified: 12 Oct 2011 09:37
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9571

Actions (login required)

View Item View Item