PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA PADANG

Oknali, Febri (2008) PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (392Kb) | Preview

Abstract

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu ini harus dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu; 1). Apa sajakah bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2004, 2). Bagaimanakah penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang, dan 3). Apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang. Usaha menjawab permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni meneliti bahan kepustakaan dan penerapan dari hukum yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; 1). Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 adalah; Pemalsuan surat, yang terdiri dari: Pemalsuan Ijasah/STTB, Pemalsuan Surat Keter�mgari Dokter, Pemalsuan Legalisir Ijasah, Pemalsuan Surat Pernyataan dan kampanye diluar jadwal, yang melanggar Pasal 137 dan Pasal 138 (3) undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, 2). Penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 sudah berjalan sebagaimana mestinya" sesuai dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004. Pada pemilihan umum Tahun 2004 Terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana pemilu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Padang, 3). Kendala-kendala yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kota Padang pada pemilihan umum Tahun 2004 baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan tidak terlalu berat. Kendala hanya terkait pada batas waktu yang di tetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004. untuk kedepannya diharapkan ada peningkatan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu, terutama menyangkut tindak pidana pemilu. Karena penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan bagi kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu.

Actions (login required)

View Item