PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (studi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Polresta Bukittinggi)

ZainaL, Ade (2008) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (studi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Polresta Bukittinggi). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (studi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Polresta Bukittinggi)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (332Kb) | Preview

Abstract

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi sasaran bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Polisi sebagai elemen penegak hukum yang berperan sebagai penyidik tentu harus memberikan perlindungan serta keadilan kepada korban. Maka untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangka maka dilaksanakanlah penyidikan oleh pihak kepolisian. permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT terhadap istri yang menjadi korban kekerasan, 2) Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Polresta Bukittinggi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Pelaksanaan penyidikan Tindak pidana KDRT terlebih dahulu dimulai dengan adanya pengaduan,yang mana pengaduan tersebut ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 2) Kendala yang ditemui adalah : a) Korban mencabut kembali pengaduannya, b) Biaya untuk visum masih dibebankan kepada korban, c) tidak terjalinnya koordinasi dengan lembaga lain dalam penanganan korban KDRT, d) Tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya, e) kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Terdapatnya persepsi dari pihak penyidik yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana KDRT ini merupakan delik aduan, padahal berdasarkan UU PKDRT yang dinyatakan sebagai delik aduan hanya tiga pasal saja. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepan diharapkan perlu terbentuknya jaringan kerja sama antara pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti lembaga sosial, rumah sakit dalam menangani korban KDRT.

Actions (login required)

View Item