PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELAT PANJANG

SARASWATI, REFFLIN FRANSISCA (2008) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELAT PANJANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG SELAT PANJANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (623Kb) | Preview

Abstract

Guna membantu meningkatan perekonomian rakyat, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi, sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP- 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I No.KU.65/3/22/Pl-03 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia yang ikut serta dalam proses pemberian pinjaman atau kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi dengan maksud dan tujuan kiranya dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Oleh karena itu dalam pemberian kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I terdapat beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimanakah prosedur perjanjian kredit kepada pengusaha kecil dan koperasi oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang, (2) Bagaimanakah pelaksanaan terhadap penerimaan kredit oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang, (3) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan peneiitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur perjanjian kredit sudah sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I didahului dengan penyampaian permohonan atau proposal, penelitian administrasi, penelitian lapangan dan setelah semua proses selesai baru penyaluran dana kepada pengusaha kecil dan koperasi, pelaksanaan terhadap penerimaan kredit antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah dengan jaminan yang diserahkan oleh mitra binaan beserta bukti pend,tkung yang berkaitan dengan surat perjanjian, surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pengakuan hutang, akta kuasa untuk menjual yang dilegaiisir oleh notaris. Penyaluran dana dilaksanakan setelah mendapat pesetujuan dari direksi dan upaya hukum yang dilakukan terhadap pengusaha kecil dan koperasi yang melakukan wanprestasi atau cidera janji adalatr dengan menyerahkan pengurusan penyelesaian tunggakan ke Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), tapi dalam praktek tidak ada satupun dari debitur yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit terhadap keberhasilan program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Selatpanjang telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.

Actions (login required)

View Item