ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN LIAR (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN (Penertiban Penambangan Tanpa izin)

Afrizaldi, Afrizaldi (2008) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN LIAR (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN (Penertiban Penambangan Tanpa izin). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN LIAR (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN (Penertiban Penambangan Tanpa izin)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (315Kb) | Preview

Abstract

Sebagai Negara yang terletak dikawasan tropis Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas di dunia. sehingga hutan di Indonesia termasuk ke dalam paru-paru dunia, selain itu hasil tambang yang melimpah yang merupakan salah satu potensi sumber daya nasional yang ada di daerah adalah sumber daya mineral yang dalam bahasa kesehariannya dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi dengan adanya penambangan tanpa izin justru akan memunculkan pencemaran dan kerawanan sosial, terjadinya pelecehan hukum dan mengakibatkan pencemaran pada daerah aliran sungai. Sehingga menjadi permasalahan yang mendapat perhatian khusus. Letak wilayah yang strategis untuk melakukan kegiatan illegal minning karena lokasi penambangan jauh dari aparat penegak hukum. peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana menertibkan penambangan tanpa izin serta kendala-kendala yang di hadapi dan berusaha menganalisanya sehingga dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat dari kenyataan praktek di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan tindakan baik persuasif dan represif, sedangkan kendala yang dihadapi adalah jarak lokasi dan anggaran, lemahnya koordinasi antar pihak dan kurangnya kesadaran masyarakat. maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan hendaknya. 1) melakukan koordinasi antara instansi-instansi penegak hukum yang terlibat dalam menertibkan illegal minning. 2) pengawasan dan pengamanan kawasan tambang di wilayah perbatasan dan harus ada koordinasi dengan daerah perbatasan, 3) memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif illegal minning,4) mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasana agar pengamanan dan penertiban dapat dilakukan secara maksimal, 5) Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperhatikan dan mengusut tuntas tentang penambangan liar yang dilindungi oleh petinggi militer, penulis harapkan dapat di husut tuntas karena pelindungan tersebut menambah catatan hitam bagi kita terhadap penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri dan juga penulis harapkan perlu dan harus ada dilakukan konfirmasi kepada pemerintah provinsi atau kapan perlu ke Pemerintah Pusat karena dengan adanya pembekingan tersebut akan berpengaruh besar terhadap penertiban illegal minning.

Actions (login required)

View Item