PENERAPAN PENYIMPANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Azmilah, Azmilah (2008) PENERAPAN PENYIMPANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF ( PENERAPAN PENYIMPANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (513Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam kejahatan yang luar biasa yang dalam melakukan pemberantasannya perlu adanya peNAnganan yang luar biasa pula Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyimpangan dalam sistem pidana dan pemidanaan dari tindak pidana umum. Penyimpangan yang dilakukan tersebut adalah berupa penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif maksudnya penjatuhan dua pidana pokok sekaligus yaifu pidana penjara digabungkan dengan pidana denda dan adanya penjatuhan pidana uang pengganti. Dari latar belakang tersebut timbul pennasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimana penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dan pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang, c) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambmkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap peneftryan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer den data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang tsrjadi atas dasar asas lex spesial derogat lex generali, ini terlihat dari beberapa putusan hakim yang dijatuhkan di pengadilan Negeri Padang, b) Pertimbangan hakim dalam pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi adalah keterangan saksi, keterangan atrli, keterangan terdakwa, keyakinan hakim, dan barang bukti , c) Pelaksanaan putusan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang belum terlaksana sebagimana mestinya karena terdapatnya beberapa kendala yaitu diantaranya: pelaku atau terdakvra dilindungi oleh korps, atasan dan teman-temannya Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Perlunya peningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya penyimpangan ini hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagai suatu upaya untuk pemberantasan korupsi, b) Pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi diharapkan atas dasar perarutran perundangan yang berlaku dan seadil-adilny4 c) Agar Kejaksaan dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tindBk pidena korupsi, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demi pemberantasan korupsi di negeri kita yang tercinta ini.

Actions (login required)

View Item