PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Fitra, Doni (2008) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (425Kb) | Preview

Abstract

Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi gencuil dilakukan, semakin kuat penegakan hukum dilakukan, korupsi tak kunjung hilang, bahkan sebaliknya diibaratkan bak cendawan dimusim hujan. Untuk mengungkap apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu penyidikan. Mengenai proses penyidikan pada umurnnya sarna, begitu juga pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, hanya saja ditambah dengan beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, b) bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumny4 c) kendala apakah yang dihadapai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan guna memberantas tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya dengan menggunakan asas prioritas dan menyatakan bahwa kasus korupsi merupakan sesuatu kasus yang mendesak sifatnya, c) hal yang menjadi kendala dalam penyidikan belum ditemukan yang bersifat urgen sekali, melainkan kendala sarana dan prasana yang masih kurang. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana, b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, c) peningkatan sumber daya manusia kejaksaan dalam hal penyidikan, d) penambahan personil jaksa terutama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item