PROFESIONALITAS KEDOKTERAN (Studi Hukum Pidana Tentang Malpraktik Medis Sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi oleh Dokter Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)

Ritonga , Siti Rizkiaty Fatimah (2008) PROFESIONALITAS KEDOKTERAN (Studi Hukum Pidana Tentang Malpraktik Medis Sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi oleh Dokter Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PROFESIONALITAS KEDOKTERAN (Studi Hukum Pidana Tentang Malpraktik Medis Sebagai Bentuk Pelanggaran Etika Profesi oleh Dokter Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (622Kb) | Preview

Abstract

Profesi kedokteran di Indonesia merupakan profesi yang sangat mulia di mata masyarakat, sebab profosi tersebut berhubungan sesara langsung dengan manusia sebagai objek dan ada kaitannya dengan kehidupan serta kematian manusia. Pada saat ini dimana negara kita berlandaskan hukum, bukan tidak mungkin doftter ditindak atau dikenakan sanksi, maka perlu kiranya dikaji dan dipelajari batasan-batasan yang mesti dilakukan dalam praktek sehari-hari, agar terhindar dari segala tuntutan yang bisa terjadi, sebab ternyata menjadi seorang dokter di negara yang berlandaskan hukum memiliki resiko besar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: l) Bagaimana Pelaksanaan Standarisasi Etika Profesi Dokter sebagai bentuk Profesionalitas dalam Pelayanan Medis; 2) Bagaimana bentuk pelanggaran, dan prosedur penanganan, serta pedoman penilaian Profesionalitas Kedokteran; 3) Bagaimana bentuk sanksi Pidana dalam Profesionalitas Kedokteran. Dari penelitian terungkap bahwa pelaksanaan standarisasi etika profesi kedokteran sebagai bentuk profesionalitas saat ini masih belum efektif, dimana masih terdapat kekurangan dan ketertatasan. Namun, dengan adanya suatu sikap tindak dan tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, maka profesi dokler diharapkan bisa lebih konsisten memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan profesi kedokteran di kota Medan khususnya terdapat bentuk pelanggaran profesionalitas yang pemah ditangani oleh IDI Cabang Medan yaitu kurangnya komunikasi antara do*ter dan pasien. Bentuk pelanggaran lain seperti malpraktik medis, abortus provokatus sampai saat ini belum pemah ditangani oleh IDI Cabang Medan, prosedur penangarun pelanggaran etika tersebut diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika kedokteran (MKEK IDI), dan berpedoman pada pancasila prinsip-prinsip dasar moral umufilnya, ciri dan hakekat pekerjaan profesi, tradisi luhur kedokteran, Lafal Sumpah Dokter lndonesia, Kode Etik Kedolteran Indonesia, Hukum Kesehatan terkait, dll. Pada hakikatnya timbulnya pelanggaran itu karena lemahnya etika dan moral serla keahlian dalam diri dokter tersebut. Kemudian, bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di kota Medan belum diterapkan. Disebabkan masyarakat umumnya dan pasien khususnya lebih menyukai pilihan hukum secara perdata. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan; Yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Untuk penyempunuun data-data yang ada maka penulis melalnrkan wawancara dengan para nara sumber yaitu dokter, hakim, dan jaksa. Dengan adanya instrumen hukum yang membatasi kewenangan dan menjadi akses perlindungan bagi dokter dan pasien diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang sering terjadi antar posisi dokter dan pasien dan apabila terjadi kasus malpraktik medis maka bagi para penegak hukum kiranya dapat menyidik, menuntut dan memutus perkara dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item