PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi pada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)

Romiza, Devitra (2008) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi pada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi pada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (339Kb) | Preview

Abstract

Tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bentuknya yang beraneka ragam serta tingkat kesulitan yang cukup tinggi berkaitan dengan intelektualitas serta modus operandi yang berbeda.Untuk itu dituntut suatu sikap serta profesionalisme penegak unsur penegak hukum polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara serta aparatur terkait lainnya. Surat dakwaan merupakan akte yang sangat penting kedudukannya dalam menyelesaikan proses perkara pidana dipersidangan, maka tugas dalam bidang penuntutan yang telah ditentukan oleh Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diemban oleh jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14b KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang dalam membuat surat dakwaan. Dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa bila syarat materil tidak terpenuhi maka surat dakwaan itu batal demi hukum apabila tindak pidana tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Actions (login required)

View Item