PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK KORBAN KEKERASAN EKONOMI DI KOTA PADANG

CORINA, RINDANG (2008) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK KORBAN KEKERASAN EKONOMI DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK KORBAN KEKERASAN EKONOMI DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (517Kb) | Preview

Abstract

Salah satu masalah sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan saat ini adalah fenomena munculnya pekerja anak di Kota Padang yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah terhadap anak. Pemasalahan ini berubah menjadi persoalan hukum karena bukan hanya melanggar hak-hak anak, tetapi bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Meskipun diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, tetapi usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi di Kota Padang. Mengenai keberadaan pekerja anak ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah apakah faktor yang melatarbelakangi munculnya pekerja analg apa saja upaya Pemerintah Kota Padang dan masyarakat dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekeda anak dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi di Kota Padang. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, disamping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi. Penulis melakgkan wawancara dengan Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Kesos PB2 Kota Padang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan relawan dari P2TP2A serta para pekerja anak itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya pekerja anak adalah faktor ekonomi, keluarga, sulitnya mencari pekerjaan, sosialisasi dari Undang-undang Perlindungan Anak dan faktor pendidikan. Bentuk Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak yaitu perlindungan hukum dalam hukum pidana, perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum dalam kesejahteraan anak dan perlindungan hukum dari kekuasaan keluarga terhadap anak. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah terbatasnya pemaharnan akan program perlindungan anak, lemahnya koordinasi antar lintas sektoral di daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Persoalan dana dapat diatasi, apabila instansi di daerah yang mempunyai program perlindungan anak menciptakan koordinasi yang baik agar terhindar tumpang tindih dalam pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi pemborosan dana.

Actions (login required)

View Item