KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Safitri, Sherty Yunia (2008) KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (824Kb) | Preview

Abstract

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-buk1i sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang te4adi dan guna ditemukannya tersangka. Kemudian hasil dari proses penyidikan tersebut dikumpulkan kedalam satu dokumen yang dikenal dengan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya sebagai dasar pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada tahap inilah terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ataupgn sebaliknya Bertitik tolak dari uraian tersebu! penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum selama menyusun berkas perkara, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum, dan apa konsekuensi terlampauinya batas waktu pengembalian kembali berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ataupun keterlambatan pemberitahuan telah lengkapnya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik Polri. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaiman suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara tak terstruktur dengan penyidik Polri dan penuntut umum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum meliputi koordinasi fungsional dan instansional, 2) kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum berupa perkdaan persepsi dalam hal menenfukan unsur-unsur melawan hukum dan dalam hal pembuktian, 3) tidak adanya konsekuensi yang jelas dari penuntut umum apabila terlampauinya batas waktu penyerahan kembali berkas perkara dari penyidik Polri pada penuntut umum dan KUHAP juga tidak mengatur hal ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum adalah perbedaan persepsi dalam menenfukan unsur-unsur melawan hukum dari tindak pidana yang disangkakan dan dalam hal pembuktian. Upaya yang dapat dilatcrkan saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan lebih meningkafikan koordinasi antar aparat penegak hukum yang diwujudkan dengan mengadakan gelar perkara.

Actions (login required)

View Item