PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA BANDUNG

Sundari, Evi (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA BANDUNG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA BANDUNG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (572Kb) | Preview

Abstract

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir yaitu sekitar 400 %o, hal ini diyakini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Bandung ibukota Jawa Barat yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia tidak luput dmi keberadaan Anak Jalanan, pemetaao yang dilakukan oleh Dinas Sosial Jawa Barat menyebutkan ada sekitar 4.626 anak jalanan di kota Bandung. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk dan rawan di mana mereka belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial. apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial, dan apa saja upaya penanggulangan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Metode pendekatan yang penulis pergrmakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian mernperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Dalam prakteknya di lapangan perlindungan hukum yang diberikan belum efektif dan optimal, dalam menangani kasus-kasus kesusilaan dengan korban anak aparat penegak hukum sering mempergrurakan KUHP daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hul<um terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial yaitu Pemerintah yang belum bisa memperbaiki kondisi perekonomian nasional, pendidikan yang rendah, oknum aparat yang belum mernahami masalah anak, pembuatan KTP palsu. ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan dan memberikan stigrna sebagai anak nakal. Adapun upaya penanggulangan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan di lakulkan dengan cara Represif yaitu untuk menanggulangi dan mengupayakan pemberantasan tentang segala bentuk kejahatan melalui aturan perundang-undangan, dan upaya Preventif yaitu antara lain: LPA Jabar dengan pembuatan akte kelahiran gratis, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat yang menjalankan kebijakan "Pelayanan Sosial Anak Jalanan", Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang kebijakannya pada Pensosialisasian Hukum dan HAM serta LBH Bandung yang melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap masalah ESKA. Saran penulis dalam ponulisan ini adalah agar segera dibentuk Undang-Undang Perdagangan Manusia dan dijalankannya Program pengurangan jumlah PSK anak yang terdapat di Indramayu untuk dijalankan juga di Kota-kota lainnya.

Actions (login required)

View Item