ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

Putra, Eko Perdana (2008) ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (348Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality befare the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Agar dapat melaksanakan amanat yang terdapat dalam UUD tersebut, maka harus ada sistim peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang mengatur penanganan terhadap tindak pidana agar berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu lembaga yang menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana ini adalah Kejaksaan selaku lembaga yang melakukan penuntutan, bahkan tidak menutup kemungkinan Kejaksaan juga melakukan kewenangan melakukan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang ditanganinya, baik itu dengan cara penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum, maupun deponering perkara. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum (law considerations) bagi Kejaksaan dalam rnenerbitkan SKP3 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama H.M Soeharto, dan apakah penerbitan SKP3 dalam kasus Tindak Pidana korupsi atas nama H.M Soeharto sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item