OPTIMALISASI PERAN KOMISI PEMBERANTASAAN KORUPSI DALAM MENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Sanusi, Himawan Ahmed (2008) OPTIMALISASI PERAN KOMISI PEMBERANTASAAN KORUPSI DALAM MENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (OPTIMALISASI PERAN KOMISI PEMBERANTASAAN KORUPSI DALAM MENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (512Kb) | Preview

Abstract

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dengan disahkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka mulai Desember 2002, Indonesia memasuki babak baru dalam pemberantasan korupsi karena mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun masih terbatas berdasarkan hukum, kelembagaan KPK menumbuhlian harapan baru bagi pemberantasan korupsi yang lebih baik dan tuntas. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu "pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)". Kesulitan itu dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperanserta untuk memberantas KKN. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pencapaian optimalisasi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga super body untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Perlunya Optimalisasi Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b). Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kcrupsi, c). Upaya optimalisasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yairg dititikberatkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Perlunya Optimalisasi Peran Komisi Pemberaniasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lebih, karena korupsi tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary measurei), sehingga peran sertia seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diharapkan. b). Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan gabungan beberapa faktor yang sudah ada sejak KPK lahir baik faktor internal komisi maupun faktor eksternal komisi, pada kenyataannya faktor tersebut saling memberikan pengaruh yang memperlambat dan melemah kinerja KPK; c). Upaya optimalisasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hambatan-hambatan yang dihadapi KPK pada tahun sebelumnya menjadi pelajaran yang berharga dan dapat diatasi dengan perencanaan strategis di tahun 2009. Setiap laporan yang akan di buat dan dilaporkan memuat rencana strategis tiap laporan tahunannya. Selain itu KPK sangat menyadari bahwa harapan dan tuntutan yang dibebankan masyarakat kepada KPK sangat besar dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu kegiatan penindakan segera terhadap tindak pidana korupsi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat diharapkan dapat segera mendorong kinerja KPK secara umum dan secara khusus dapat mendorong efektivitas upaya pencegahan.

Actions (login required)

View Item