PELAKSANAAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM PRAPERADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)

Astri, Vany (2008) PELAKSANAAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM PRAPERADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM PRAPERADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (483Kb) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan "barang baru" dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia Adanya Lembaga Praperadilan, diharapkan kepada instansi penegak hukum untuk tidak melakukan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangk4 sehingga dapat bertindak secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitssi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ruang lingkup permasalahan dalam pembahasan sKripsi ini mencakup pertimbangan hakim mengabulkan tunhrtan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam Praperadilan, pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam praperadilan, kendala dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pengumpulan data yang dipakai berupa studi kepustakaan dan wawancara, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan undang-undang yang menjadi dasar hukum. Wawancara dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Padang untuk memperoleh data yang dimaksud di atas. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi mendasarkan pertimbangan kepada kerugian ril/nyata, sedangkan dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dikabulkan dalam praperadilan berdasarkan Putusan Menteri Ketrangan No. 983/KMK.0I/1983. Kendala dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian adalah mengenai prosedur birokratis dalarn pembayaran ganti kerugian, sedangkan kendala dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi adalah terdapatnya kelalaian dalam mencantumkan pemberian rehabilitasi. Supaya Pemerintah atau instansi penegak hukum memperkenalkan praperadilan secara luas, sehingga lfialayak ramai mengetahui dimaksud dengan praperadilan itu sendiri, selain itu diharapkan setiap instansi penegak hukum untuk bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap tersangka selama masa penahanan.

Actions (login required)

View Item