KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Haryadi, Fifin (2008) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (581Kb) | Preview

Abstract

Implementasi dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura yaitu bertujuan untuk pengembalian para buronan koruptor yang melarikan diri ke negara Singapura. Adapun inti dari perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mengambil tempat pada pemusatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara internasional telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan interlasional, yakni dalam konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (United Nation Conttention Against Corratption). Sebagai tindak lanjut dari kewajiban internasional tersebut, maka dalam kesepakatan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah secara bersama-salna mendeklarasikan diri bersepakat untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dengan menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). Di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai efektifitas perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sefia implen-rentasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui hal tersebut diatas, maka penulis merumuskan dalarn tiga permasalahan yaitu irnplementasi terhadap perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapula dalan-r metnberantas tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan dalarn implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan transnasional secara nasional, serta upaya pemerintah mernaksimalkan fungsi dan manfaat dari perjanjian ekstradisi tersebut dalam usaha pemberantasan korupsi sebagai kejahatan transnasional. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kesirnpulannya adalah bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura pada saat ini perjanjian tersebut belum efektif karena banyaknya hambatan-hambatan didalam menjalankan perJanjian telsebut diantaranya perbedaan sistem hukum antara kedua negara, adanya perjanjian lain yang mengikuti perjanjian ekstradisi dan belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi tersebut. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia yaitu segera meratifikasi perjanjian tersebut dan melengkapi perjanjian ekstradisi tersebut dengan perangkat hukum lainnya yaitu perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mrnual Legal Asisstence Treaty).

Actions (login required)

View Item