PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG.

ISNALDI., ISNALDI. (2008) PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (563Kb) | Preview

Abstract

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang extra ordinary sehingga penanganannya harus dengan upaya yang luar biasa pula. SalaH satu upaya yang luar biasa tersebut dalam tindak pidana korupsi artalah mengenai hukum pembulrian dimana dalam tindak pidana korupsi ini sistem pembuktiannya adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas yang artinya dalam sistem ini terdakwa dibebankan pembuktian dan hal ini merupakan suatu penyimpangan dari Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di pengadilan Negeri Padang apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbaras di Pengadilan Negeri Padang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengalasi kendalayang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang dan bagaimanakah dampak pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbaras datarn Tindak Pidana Korupsi terhadap penilaian hakim dalam menjanrhkan putusan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang belum diterapkan secara penuh. Kendala yang ditemui adalah proses penahanan yang dilakukan penyldtlq penyidik masih menggunakan pola lama, dan tidak ada mekanisme yang jelas mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan ada suatu penegasan dalam UU korupsi tentang bagaimana sistem ini harus diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terikat pada apapun hanya berpegang pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Actions (login required)

View Item