PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi pada PT. BPR LPN Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)

Eritama, Yanti (2008) PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi pada PT. BPR LPN Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi pada PT. BPR LPN Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (381Kb) | Preview

Abstract

Keberadaan perbankan saat ini sangat berpengaruh besar kepada perekonomian rakyat. Sebagaimana kita ketahui perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Banyaknya bank yang berdiri akhir-akhir ini salah satunya adalah BPR yang berdiri di daerah-daerah memberi pengaruh yang besar terutama bagi pengusaha, Dimana rakyat dapat meminjam uang dalam bentuk kredit untuk menjalankan usahanya. Pendirian BPR ini harus melewati beberapa prosedur izin pendirian yang di peroleh dari Bank Indonesia (BI) sebagai mana yang di jelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sejalan dengan otonomi daerah sekarang ini apakah pengurusan izin pendirian BPR masih dilakukan ke pusat. Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini yaitu apa saja jenis izin yang harus dimiliki oleh PT. BPR LPN Taeh Baruah pada saat pendiriannya, Bagaimana pelaksanaan pengurusan izin pendirian PT. BPR LPN Taeh Baruah. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin yang harus dimiliki oleh PT. BPR LPN Taeh Baruah berasal dari BI yaitu Izin Usaha/Persetujuan Prinsip dan izin yang berasal dari Pemerintah Daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Pengukuhan Badan Hukum, Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha serta Tanda Daftar Perusahaan. Pelaksanaan izin pendirian BPR ini dalam prosesnya mengalami kemudahan karna pada saat pendirian terdapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Pada awalnya Gubernur merekomendasikan pendirian LPN setelah maju barulah dikembangkan menjadi BPR dan ini pun mendapat kemudahan pada waktu itu di keluarkan Paket Oktober 1988. sedangkan izin yang berasal dari Pemerintah Daerah juga tidak ada hambatan karna BPR sangat memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Actions (login required)

View Item