PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPI KEHUTANAN (studi Kasus di Dinas Kehutanan sumatera Barat)

OSWALD, OSWALD (2008) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPI KEHUTANAN (studi Kasus di Dinas Kehutanan sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPI KEHUTANAN (studi Kasus di Dinas Kehutanan sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (526Kb) | Preview

Abstract

Dewasa ini kejahatan di bidang kehutanan intensitasnya semakin meningkat terutama maraknya kasus penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah "illegal logging". Undang-Undaig Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai lex specialis telah mengatur proses penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam pasal 77 UU Kehutanan. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana dan merupakan tahap yang menentukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Peran ppNS Kehutanan sebagai penyidik selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) uu Kehutanan dan pasal 6 ayat (1) KUHP menjadi sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan-dan menjaring para pelaku tindak pidana kehutanan Penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan, bentuk koordinasi ppNS Kehutanan dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dan kendala-kendala PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan.

Actions (login required)

View Item