PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI KOTA PADANG

Sari, Merisya Amaelia (2008) PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (563Kb) | Preview

Abstract

Maraknva pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri musik dan perekaman lagu. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memaham| dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab. Permasalahan yang diangkat adalah bentuk tanggung jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu dan penerapan sanksi perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Padang, hambatan-hambatan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta lagu dan bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu Di Kota Padang dan Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dianalisis adalah studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data editing dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpukan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Padang yaitu Tanggung jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu adalah ganti rugi. Pertanggungiawaban ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta adalah kurangnya pemahaman atas Hak Cipta dan kesadaran hukum masyarakat, pengedar, pencipt4 produser rekaman dan aparat penegak hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu berupa upaya preventif dan upaya represif, Sebagai saran maka masyarakat hendaknya tidak membeli barang bajakan, pemerintah beserta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta dan hendaknya pencipta memiliki kesadaran dalam melakukan pendaftaran HAKI.

Actions (login required)

View Item