PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas 1 padang)

Agustian, Agustian (2008) PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas 1 padang). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas 1 padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (529Kb) | Preview

Abstract

Sistem pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini merupakan suatu proses pembinaan narapidana dimana didalamnya berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yang memandang narapidana setragai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Didalarn pembinaannya tersebut dikembangkan pembangunan ruhaniyah, kejiwaan, jasmhniyah, kepribadian serta kemasyarakatan dan didalam penyelenggaraannya rnengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga taat hukum dan tahu akan norma- norrna yang ada dan hidup didalam masyarakat dimana ia berada. Didalam sistem pembinaan narapidana dikenal empat tahapan pembinaan, yakni tahap awal dimana diadakan penelitian hal ikhwal narapidana dan pembinaan kepribadian, tahap kedua merupakan proses pombinaan kepribadian lanjutan, tahap ketiga adatah asimilasi dan yang terakhir tahap keempat yang juga merupakan bahasan dalam penelitian ini adalah tahapan dimana narapidana brerintegrasi kemasyarakat, melalui program pernbebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dasar pelaksanaan prog{am pembebasan bersyarat dan cuti menjelaing bebas tercantum pasal 15-17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PK.04-10 Tahun 1999. Adapun p�rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur, pelaksanaan, pengawasan serta kendala-kendala dilaksanakannya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Balai Pemasyarakatan Klas { Padang. Dalam penyempurnaan tulisan ini, digunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis yaitu dengan memakai pengumpulan data primer, langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas yakni petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas { Padang, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pegawai Kejaksaan Negeri Padang- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan maupun pengawasan dari pembebasan bersyarat dan cuti meirjelang bebas serta kendala- kendala yang menghambat pelaksanaannya- Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Lraik prosdur pengajuan dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sudah berjalan cukup baik namun, selama ini bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak Balai Pemasyarakatan maupun Kejaksanaan tidak maksimal terlaksana serta dibutuhkan peraturan yang lebih tegas dan jelas khusumya mengenai pengawasan ini.

Actions (login required)

View Item