PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SEBAGAI DASAR UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

ALHERI, ALHERI (2008) PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SEBAGAI DASAR UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SEBAGAI DASAR UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (397Kb) | Preview

Abstract

Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah peradilan pidana di Indonesia, telah banyak yurisprudensi yang dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya kasasi terhadap putusan bebas diawali dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi dalam mana Jaksa Penuntut Umum harus mampu menjelaskan dasar-dasar atau alasannya dalam memori kasasinya bahwa putusan bebas pengadilan negeri tersebut adalah bersifat tidak murni. Dalam kasus illegal logging (pembalakan liar) oleh terdakwa Thedy Anthoni panggilan Anton yang dijatuhi putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Actions (login required)

View Item