KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DTTINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Kelas I A padang)

DASRIL., DASRIL. (2008) KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DTTINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Kelas I A padang). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DTTINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Kelas I A padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (401Kb) | Preview

Abstract

Konsep pengelolaan hutan dan kawasan hutan termasuk kekayaan alam terkandung didalamnya diatur dalam Undang-Undang No. 4l tahun 1999 tentang Kehutanan di Pasal 4 Ayat (l) dan UUD 1945 di Pasal 33 ayat (2)" Berbagai macam permasalahan di bidang kehutanan, seperti perambahan hutan secara liar, kebakaran hutan, penebangan liar {Illegal Lagging} dan lain sebagainya. Salah satu indikasi terjadinya degradasi hutan dan lahan terparah adalah aktifitas illegal Logging yang tak terkendali akibatnya laju degradasi hutan tidak sebanding dengan rehabilitasi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas lima masalah pokok yaitu : pertama penyebab utama terjadinya tindak pidana illegal Logging. Kedua, Modus Operandi illegal Logging. Ketiga Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal Logging. Keempat Strategi dan tindakan eparatur Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Kelima Kendala apa saja dalam usaha pemberantasan illegal loging .Untuk membahas masalah pokok diatas, penulis melakukan penelitian di dua tempat yaitu : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penelitian di Dinas Kehutanan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ir,Hersum Pedris, selaku Kasubdin Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Bapak Martius, SH, selaku PPNS. Adapun dalam penanggulangan kasus illegal Logging, didasari oleh undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50, pasal 51, pasal 77 dan 78. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 20O4 tentang perlindungan hutan, pasal I dan 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 6. Instruksi hesiden No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kalu Secara illegal di Kawasan hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik lndonesia Penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang, penulis melakukan wawancara dengan hakim Anggota yang menyidangkan Kasus illegal Logging atas terdakwa Masjon yaitu Bapak TAMTO, SH, MA, dalam hal Putusan Nomor : 250/PID.B/2005/PN.PDG.

Actions (login required)

View Item