PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pratami, Yulia Eka (2008) PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (444Kb) | Preview

Abstract

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Hukum perdata berperan penting dalam usaha pengembalian kerugian keuangan yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Penggunaan instrumen hukum perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini ialah Jaksa Pengacara Negara. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi, apa saja kendala-kendala dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi serta bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau ahli warisnya. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini mengalami beberapa kendala antara lain berkaitan dengan kemampuan membayar dari terpidana/ahliwarisnya serta apabila terpidana meninggal dunia dalam menjalani pidananya maka Jaksa Pengacara Negara sulit dalam menentukan ahliwaris yang sah dari terpidana yang dapat membayar uang pengganti tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut Jaksa Pengacara Negara akan mengupayakan negosiasi dimana terpidana/ ahliwarisnya dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan terpidana/ahli warisnya. Bagi terpidana yang meninggal dalam menjalani pidananya maka Jaksa Pengacara Negara akan memanggil ahli waris terpidana guna menentukan ahli waris terpidana yang dianggap sah dan mampu untuk membayar uang pengganti tersebut.

Actions (login required)

View Item