Rachmatsyah, Rachmatsyah (2008) Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (419Kb) | Preview |
Abstract
Asas publisitas menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia. Karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu, instansi yang berwenang dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia di Sumatera Barat adalah Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Pendaftaran Jaminan Fidusia ini diharapkan pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pendaftaran jaminan fidusia pada kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia sumatera barat, apa kendala-kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia pada kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia sumatera barat tersebut. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas yaitu, dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Kendala-kendala yang terjadi dalam pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wlayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern berkaitan dengan keberadaan benda serta wilayah kerja dari Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, sedangkan kendala ekstern disebabkan karena ketidakjujuran dari debitor pada waktu pendaftaran Jaminan Fidusia serta tidak lengkapnya persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Haryoshi Utami |
Date Deposited: | 30 Mar 2011 09:40 |
Last Modified: | 10 Oct 2011 03:08 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9792 |
Actions (login required)
View Item |