TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG (Studi kasus PT. coca Cola Distribution Ind Palembang vs. Syamsurizon)

Libertinova, Libertinova (2008) TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG (Studi kasus PT. coca Cola Distribution Ind Palembang vs. Syamsurizon). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG (Studi kasus PT. coca Cola Distribution Ind Palembang vs. Syamsurizon)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (534Kb) | Preview

Abstract

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup strategis, baik dari sudut wilayah maupun dari jumlah penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang potensial, cukup luas serta menjanjikan untuk memasarkan produk industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi lain persaingan dunia bisnis semakin lama semakin tajam, sehingga pelaku usaha harus memperkenalkan produknya kepada konsumen secara maksimal. Oleh sebab itu konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap barang dan atau jasa yang ditawarkan. Namun di pihak lain, pelaku usaha cenderung melakukan kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Fenomena ini mengakibatkan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah serta cenderung dijadikan obyek untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Konsumen berpotensi menuai ketidakadilan dalam berkonsumsi. Ada kalanya ketidakadilan tersebut bisa diselesaikan sendiri oleh konsumen, akan tetapi tidak jarang ditemui kasus dimana pelaku usaha tidak menanggapi komplain konsumen dan mengelak bertanggungjawab dengan berbagai alasan yang seringkali sulit dimengerti oleh konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh, sebenarnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun belum terlaksana sebagaimana mestinya, terutama mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara PT. Coca Cola Distribution Ind Palembang dengan Syamsurizon (konsumen); bagaimana tanggung jawab perdata PT. Coca Cola Distribution lnd Palembang terhadap Syamsurizon (konsumen). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PT. Coca Cola Distribution Ind Palembang atas kasus yang menimpa syamsurizon (konsumen) adalah secara non litigasi. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya sengkata ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang dengan proses persidangan secara arbitrasi. Tanggung jawab Perdata PT. Coca Cola Distribution Ind Palembang terhadap Syamsurizon (konsumen) adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUPK tentang bentuk ganti rugi. Dimana pihak PT. Coca Cola Distribution Ind Palembang lebih mengutamakan pada pemulihan kesehatan konsumen disertai dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan hasil keputusan arbitrasi BPSK Palembang tanggal 6 Februari 2003 Nomor 18/BPSK.Plg/II/2003.

Actions (login required)

View Item