Analisis Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Secara In Absentia

Hartati, Sri (2008) Analisis Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Secara In Absentia. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (Analisis Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan Secara In Absentia) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (637Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari adanya fenomena dalam peradilan Indonesia yakni menyangkut persidangan tanpa dihadiri terdakwa yang lazim disebut dengan persidangan secara in absentia. Secara sosiologis, menurut mazhab Sociological Jurisprudence prosedur persidangan secara in absentia adalah dibenarkan. Keabsahan ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan in absentia dapat mengubah suatu konstruksi sosial yang diinginkan, misalnya menimbulkan efek jera atau kembalinya harta negara. Persidangan in absentia dapat dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan khusus yang mengancam kehidupan negara. Namun dalam pelaksanaannya persidangan in absentia sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak yang dimiliki terdakwa, karena dalam prosesnya dapat menghilangkan hak-hak terdakwa untuk membela dirinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya persidangan secara in absentia dalam peraturan perundang- undangan, b) untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak-hak terdakwa dalam persidangan secara in absentia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatanyuridis normatif . Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif sesuai dengan penafsiran yang dibenarkan dalam ilmu hukum pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan dilaksanakannya persidangan secara in absentia adalah dalam rangka menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa yang menghindarkan diri dari penuntutan dan didasarkan atas kepentingan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dan menjamin kepastian hukum. Adapun perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan secara in absentia belum diberikan secara maksimal disebabkan dalam pengaturan yang adahanya sedikit yang mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Akibatnya pelaksanaan persidangan in absentia belum memiliki kriteria yang tegas dan kualifikasi-kualifikasi secara khusus dalam menyidangkan terdakwa. Oleh karena itu, agar pelaksanaan persidangan secara in absentia tidak bertentangan dengan hak-hak terdakwa, pembuat undang-undang perlu merevisi pasal-pasal yang mengatur persidangan secara in absentia atau membuat pengaturannya dalam Rancangan KUHAP yang baru.

Actions (login required)

View Item