PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL MASYARAKAT MARGINAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG

Andriana, Rika (2008) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL MASYARAKAT MARGINAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL MASYARAKAT MARGINAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (435Kb) | Preview

Abstract

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi hukum dalam memperolehnya, tak terkecuali masyarakat marginal yaitu masyarakat yang terpinggirkan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadikan mereka tersingkir dari kelompok lain yang justru diuntungkan. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Bab VII mengenai bantuan hukum Pasal 37 tentang kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Namun, suatu kenyataan yang sulit dibantah bahwa proses untuk mendapatkan akses keadilan dan jaminan atas perlindungan hukum amatlah sulit didapatkan bagi masyarakat tidak mampu. Maka, pada tanggal 20 Januari 1982, diresmikanlah berdirinya LBH Padang yang merupakan salah satu kantor perwakilan YLBHI. Pihak LBH mengembangkan konsep bantuan hukum struktural dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar LBH yang mempunyai ruang lingkup kegialan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum LBH Padang memiliki dua cara yaitu diberikan selelah ada masyarakat terkait perkara dan kasusnya diketahui karena diadvokasi sebelumnya. Pihak LBH melakukan upaya pendampingan agar ketergantungan masyarakat terhadap LBH dapat berkurang dan sedikit tidaknya masyarakat mengetahui tentang hukum. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Padang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Untuk perbaikan pelaksanaan dalam konsep bantuan hukum struktural terhadap masyarakat marginal ke depan maka pembaruan strategi agar lersedianya dana demi lancarnya kasus yang ditangani, melakukan regenerasi anggota demi tersedianya SDM yang cukup untuk dapat mengadvokasi kasus-kasus yang ditangani dan memberikan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan lainnya demi terciptanya masyarakat yang mengerti akan persoalan hukum agar mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.

Actions (login required)

View Item