PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG

Aisyah, Aisyah (2008) PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (391Kb) | Preview

Abstract

Kosmetik menunjukan kemajuan yang begitu pesat dalam penjualannya. Hal itu ditunjukan dari semakin menjamunrya produk kosmetik yang digandrungi para wanita dewasa maupun remaja. Setelah dilakukan investigasi dan pengujian laboratorium oleh BPOM ditetrukan beredar kosmetik tidak terdaftar dan mengandung Merkuri (Hg), Merah K.10 (Rhadomin B : C. 1 Food Red no. 15 C.1 ; 45170), Hidroquinon. Retinoic Acid/Tretinoin yaitu bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan pada setiap kosmetil sebab akan mengakibatkan iritasi kulit wajah dan pengelupasan kulit pada pemakaian jangka panjang. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana peranan BBPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peranan BBPOM dalam mengawasi maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang dan kendala-kendala apa yang dihadapi dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan karena kosmetik ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penulis melihat dan meneliti bagaimana peranan BBPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Padang, pelaku usaha dan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara editing dan secara tabulating. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan yang telah dilakukan oleh BBPOM dalam rangka mengawasi kosmetik ilegal di kota Padang adalah melakukan pengawasan secara langsung kelapangan 1-2 kali dalam seminggu, jika masih ditemukan kosmetik ilegal beredar maka BBPOM akan memberi sanksi andministratif jika masih diabaikan maka BBPOM akan memberkaskan kasus tersebut ke Pengadilan Umum, BBPOM telah melakukan peranannya secara optimal akan tetapi belum efektif karena banya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya tersebut. UUPK dalam pasal 45 ayat (2) memberikan 2 (dua) alternatif kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum yakni melalui pengadilan atau diluar pengadilan (BPSK) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Actions (login required)

View Item