Penundaan Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang

Muriyanto, Rifki (2008) Penundaan Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Penundaan Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (478Kb) | Preview

Abstract

Suatu perkara yang masuk di Pengadilan Negeri dari pihak berperkara tidak lain adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaiern perkara tersebut. Penyelesaian perkara di Pengadilan diikuti dengan eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk Eksekusi yaitu eksekusi riil mengenai pengosongan. Eksekusi mengenai pengosongan mcrupakan pelaksanaan putusan dcngan cara mengosongkan obyek perkara, Bagi pihak yang dikalahkan dan pada saat bersamaan menyerahkan obyek terperkara kepada pihak yang dimenangkan. Dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan sering terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi dari pihak tereksekusi kepada pengadilan negeri, karena pihak tereksekusi memiliki alasan-alasan untuk dilakukannya penundaan tersebut. Penundaan eksekusi juga berakibat kepada obyek dan subyek eksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA padang, apakah alasan dari dilakukannya penundaan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan apakah akibat hukum penundaan eksekusi pengosongan terhadap obyek perkara yang akan dieksekusi dan para pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditentukan di lapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terdiri dari pengajuan surat permohonan pengosongan, peringatan (AanManing) terhadap eksekusi, surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, berita acara eksekusi pengosongan, alasan-alasan dilakukannya penundaan eksekusi yaitu penundaan atas alasan Derden Verzet, penundaan atas alasan barang obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain, penundaan atas alasan peninjauan kembali, penundaan eksekusi atas alasan perdamaian. Akibat hukum penundaan eksekusi pengosongan terhadap obyek perkara yaitu obyek masih berada dalam pengawasan pihak Pengadilan Negeri dan pihak yang berperkara masih tetap haknya sesuai dengan amar putusan hakim. Pihak-pihak yang berperkara mengalami kerugian yaitu kerugian secara materil dan kerugian secara formil. Kasus No. 30/PDT.G/1991/PN.PDG memuat tentang penundaan eksekusi berdasarkan alasan perikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan dan kepatutan yang diajarkan falsafah pancasila.

Actions (login required)

View Item