PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK (STUDI KASUS DI BAPAS KLAS I PADANG)

Aljassri, Ruji Aprilus (2008) PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK (STUDI KASUS DI BAPAS KLAS I PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK (STUDI KASUS DI BAPAS KLAS I PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (364Kb) | Preview

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di luar kewenangan LAPAS. Pada proses peradilan anak, pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membuat suatu laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini, seorang pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu harus melakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini berfungsi untuk mengetahui lebih dalam latar belakang kehidupan sosial anak baik ekonomi, pendidikan, keagamaan dan interaksi sosialnya. Namun tugas pembimbing kemasyarakatan ini belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, 2) Pengaruh laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim, 3) Hambatan yang ditemui dalam melahirkan penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak adalah untuk membantu pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam hal mengetahui lebih rinci latar belakang kehidupan sosial anak yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, 2) Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sangat besar mempengaruhi hakim dalam mengambil putusannya" 3) Tidak adanya transportasi dinas, kesejahteraan pegawai, kesalahan dalam surat permintaan dari penyidik, serta sikap acuh tak acuh dari organ hukum lainnya menjadi faktor penghambat kelancaran dan kualitas laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Guna mengantisipasi agar terwujudnya suatu sistem peradilan pidana yang baik dan lancar diperlukan koordinasi semlur organ hukum termasuk pemUimUing kemasyarakatan dan proses sosialisasi pembimbing kemasyarakatan tersebut kedalam peraturan perundang-sldangan tersendiri.

Actions (login required)

View Item