Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)

Junaidi, Syafri (2008) Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (483Kb) | Preview

Abstract

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting terhadap jaminan hutang yang mana fisikdari objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti halnya Jaminan Fidusia dimana yang diserahkan adalah bukti kepemilikannya. Oleh karena itu kewajiban untuk mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang dalam hal ini melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat harus dilakukan untuk mendapatkan suatu pegangan yang lebih kuat. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia ini diharapkan bagi Debitur,terutama yang tidak bertanggung jawab tidak dapat lagi mencurangi Kreditur atau calon Kreditur dengan menfidusiakan sekali lagi atau bahkan menggadaikan,menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, apa kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tersebut. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas yaitu dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item