FREE TRADE ZONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Andesta, Deko (2008) FREE TRADE ZONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (FREE TRADE ZONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (591Kb) | Preview

Abstract

Hukum ekonomi internasional merupakan kaidah-kaidah Hukum Intemasional yang rnengatur persoalan-persoalan ekonomi yang melintasi batas-batas nasional suatu negara. Perangkat hukum Internasional yang mengatur mengenai perdagang antar negara terkandung dalam dokumen GATT/WTO yang memuat kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas rule of law. Penetapan status Batam oleh pemerintah sebagai Free Trocie Zone meialui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah bentuk antisipasi Indonesia terhadap fenomena perdagangan bebas. Adapun beberapa pemasalahan yang diangkat, adalah . bagaimana Free Trorie Zone dalam perspektif hukum ekonomi internasional, bagaimana pelaksanaan free Trade Zone di Indonesia, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah sehubungan dengan Pelaksanaan Free Trade Zone di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa: l) Free Trade Zone dalam hukum ekonomi internasional merupakan suatu sarana untuk memperrnudah hubungan antara negara- negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. 2) Pelaksanaan Free frade Zone di Indonesia dari segi regulasi telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Kyoto Convention Tahun 1999 walaupun Indonesia tidak ikut meratifikasinya, akan tetapi konvensi tersebut menjadi doktrin dalam pembentukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Karvasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Batam sebagai salah satu Free Trade Zone, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau investor, hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip MFN dan Natktnal freatment yang terkandung dalam hukum ekonomi internasional 3) Kendala-kendala yang dihadapi: a. Disharmonisasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 dengan ketentuan hukum nasional lainnya, b. Fasilitas-fasilitas dalam Free Trade Zone memicu kecemburuan daerah lain. Disamping itu, ada beberapa kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah: infrastruktur, tenaga kerja yang belum kompetitif, dan penyelundupan.

Actions (login required)

View Item