TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENERBANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944 (Studi Di Bandara Internasional Minangkabau)

ARDIMAS, BOBI (2008) TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENERBANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944 (Studi Di Bandara Internasional Minangkabau). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENERBANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944 (Studi Di Bandara Internasional Minangkabau)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (505Kb) | Preview

Abstract

Dewasa ini dalam perkembangan global menuntut negara-negara bisa melakukan hubungan satu sama lain baik dalam hal ekonomi maupun hubungan diplomatik antar negara dengan cepat. Penerbangan salah satu pilihan yang efisien dalam hal kecepatan melakukan hubungan bilateral maupun multilateral antar Negara. Selain dari itu penerbangan sebagai salah satu modal tansportasi yang tidak dapat dipisahkan dari hansportasi lain yang ditata dalam sistem hansportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu mencapai tujuan dalam waktu cepaf berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensihya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh kerena itu ada beberapa pemasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Bagimana tata cara pembenan un penerbangan internasional ditinjau dari Convention on International Civil Aviation 1944, dan Apa saja kendala pemberian izin penerbangan internasional di lndonesia.untuk memperoleh data-data yang menunjang tulisan ini penulis menggunakan tipologi penelitian normative untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jelas konsep teoritis dari objek yang diteliti yang dianalisis menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dari pendapat beberapa sarjana. Serta menggunakan tipologi penelitian empiris dengan melakukan wawancara tershruktur. Convention on Civil Aviation signed at Chicago 7 December 1944 adalah salah satu konvensi yang menyangkut penerbangan sipil. Sampai saat sekarang Indonesia masih menggunakan konvensi tersebut sebagai dasar hukum penerbangan di Indonesia. Setelah mendapat izin, usaha penerbangan, pemohon telah terdaftar di suatu Negara. Untuk mendaptkan rute penerbangan internasional si pemegang hanya mengadakan perjanjian bilateral dengan Negara lain yang telah menjadi anggota oraganisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) dan telah melakukan bilateral fansport agrrement akan menjadi rute penerbangan internasional. Dan tidak perlu lagi melakukan pendaftran di Negara tersebut. Karena sesuai dengan pasal 18 konvensi penerbangan sipil intemasional bahwa pesawat udara hanya boleh mempunyai satu tanda pendaftaran. Detailnya sayarat-sayaratyang harus di penuhi oleh pemohon menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main peneyelenggaraan penerbangan di Indonesia yang selalu di tafsir oleh masyarakat awam selama ini.

Actions (login required)

View Item