PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA PADANG

Agistasari, Riri (2008) PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (440Kb) | Preview

Abstract

Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu badan yang betugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan. Sedangkan mengenai peraturan pelaksana dari pengawasan terhadap Notaris tersebut telah diatur secara lengkap di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya, dan sanksi apa yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan kemudian dihubungkan dengan praktek dilapangan. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data penulis didapat dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan hasil penelitian di lapangan (field reseacrh). Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Sedangkan mengenai pengolahan data-data yang ada penulis lakukan melalui proses editing dan coding. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan membentuk Tim Pemeriksa, yang kemudian Tim Pemeriksa tersebut diberikan surat tugas untuk memeriksa Notaris yang bersangkutan sesuai dengan apa yang tercantum dalam formulir pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan dilaporkan kembali kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Ikatan Notaris Indonesia di Daerah. Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item