PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNAND SELAKU TERTANGGUNG (STUDI PADA PT. TASPEN CABANG PADANG)

Husna, Nailul (2008) PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNAND SELAKU TERTANGGUNG (STUDI PADA PT. TASPEN CABANG PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNAND SELAKU TERTANGGUNG (STUDI PADA PT. TASPEN CABANG PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (564Kb) | Preview

Abstract

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil ingin mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup. Wujud dari semua ini pemerintah mendirikan salah satu usaha dalam bidang Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih mengetahui dan menjadi peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil maka penulis melakukan penelitian yang mengambil permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban peserta asuransi sosial Pegawai Negeri khususnya dikaitkan pada Pegawai Negeri Sipil yang berada di Fakultas Hukum Universitas Andalas, apa sumber hak dan kewajiban Taspen pada Fakultas Hukum Unand dan kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan Asuransi Sosial Pegawai Negeri peserta Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Andalas dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Deskripif dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dari segi hukum dan prakteknya, dan data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada responden, yang dijadikan Informen adalah pejabat yang berwenang sedangkan data sekunder, data yang diperoleh melalui perpustakaan Hukum dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa PT. Taspen dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981 sebagai sumber hukumnya. Hak dan kewajiban tertanggung sebagai peserta adalah bila berhenti karena meninggal dunia dibayar kepada ahli warisnya ditambah Askem dan jika mencapai usia pensiun akan menerima uang pensiun setiap bulanya. Kewajiban tertanggung adalah membayar premi yang dipotong dari gaji setiap bulanya. Kendala yang timbul dalam pembayaran santunan adalah bahwa pihak tertanggung sering kali lalai dalam kewajibanya melaporkan perubahan datannya, terhadap hal ini PT.Taspen akan mengirimkan surat peringatan kepada instansi yang terkait.

Actions (login required)

View Item