PELAKSANAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT No: 73/B/K/ 1980 PN. PDG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Noverya, Rina (2008) PELAKSANAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT No: 73/B/K/ 1980 PN. PDG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT No: 73/B/K/ 1980 PN. PDG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (496Kb) | Preview

Abstract

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kePada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut telah dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde). Sesuai dengan sifat perkara perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, Ketua Pengadilan Negeri hanyalah memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara. Selama permohonan pelaksanaan tidak ada, maka selama itu pula Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan ada pada pihak yang menang perkara. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahantya. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat, apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat dan bagiimana penyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis; pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri,Panitera, Jurusita dan Polisi. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa kamus- kamus, serta studi dokumen yang berisi data yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksekusi tanah ulayat dimulai dengan adanya permohonan eksekusi, penafsiran biaya perkara, peringatan (aanmaning), mengeluarkan surat penetapan eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tanah ulayat adalah terjadinya huru-hara masa dan perlawanan) secara teknik kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang kalah perkara.

Actions (login required)

View Item