PENGIKATAN JAMINAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG

Ariny, Nila (2008) PENGIKATAN JAMINAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGIKATAN JAMINAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (583Kb) | Preview

Abstract

Sebelum bank menyetujui dan mencairkan kredit kepada debitur, terlebih dahulu bank harus membuat suatu perjanjian kredit. Agar bank tidak menderita kerugian, maka disamping perjanjian kredit, bank juga akan membuat perjanjian pengikatan jaminan dengan hak tanggungaN. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, sesuai dengan perjanjian kreditur bisa melelang barang jaminan yang telah diikat sebagai jaminan tersebut untuk pelunasan utang debitur. Pengikatan jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara APHT. Dalam setiap pemberian kredit akan menimbulkan resiko yang ditanggung oleh kreditur, maka untuk mengatasinya dibutuhkan suatu jaminan. Tanah dapat dijadikan jaminan hutang yang dibebani dengan hak tanggungan. Permasalahan penelitian terdiri atas : bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian dilapangan yaitu pada kantor Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Utama Padang dan KPKNL Padang untuk mendapatkan data primer. Tekhnik dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Utama Padang dan KPKNL Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap perjanjian pemberian kredit, tahap pembuatan APHT dan tahap pendaftaran hak tanggungan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan dan solusi terhadap kendala- kendala tersebut adalah mengenai pengikatan jaminan dengan SKMHT dalam penetapan jangka waktu yang terlalu pendek, kredit macet dan masalah banyaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji adalah melalui KPKNL berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.

Actions (login required)

View Item