ALASAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PEMISAHAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Pandansari, Siti Ariestin Indah (2008) ALASAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PEMISAHAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( ALASAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PEMISAHAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (405Kb) | Preview

Abstract

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan dengan berbagai bentuk. Demikian juga halnya terkait dengan penggabungan dan atau pemisahan surat dakwaan dalam suatu perkara. Ini merupakan hak dan wewenang dari penuntut umum yang lazim disebut dengan istilah dominus litis penuntut umum. Pemisahan surat dakwan atau splitsing sudah sering ditemukan dalam dalam kasus tindak pidana korupsi namun, tidak semua kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan splitsing. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1)alasan penuntut umum melakukan pemisahan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, 2)bagaimanakah dampak dari dilakukannya pemisahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Padang, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu berupa gambaran umum terhadap objek penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan kajian teori.

Actions (login required)

View Item