PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG PERKAWINAN TENTANG POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG.

Anas, Roza Gusma Putri (2008) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG PERKAWINAN TENTANG POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG PERKAWINAN TENTANG POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (338Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Jika syarat-syarat dimaksud tidak terpenuhi maka seseorang yang berpoligami dapat dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan pasal 279-280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (a). Bagaimana penegakan hukum pidana bidang perkawinan tentahg poligami di wilayah hukum Pengadiian Negeri Padang dan (b). Faktor-faktor apa yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/ kepustakaan.

Actions (login required)

View Item