PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENENTUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

Fahmi, Khairul (2010) PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENENTUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF. Other thesis, Pasca Sarjana.

Preview

PDF (PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENENTUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (807Kb) | Preview

Abstract

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan dirubahnya ketentuan Pasal 1 ayat [2] UUD 1945. Awalnya, Pasal 1, (2) UUD L945 berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permuryawaratan Rakyat". Kemudian dirubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat bergeser ke arah bahwa kedaulaan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut sekaligus diiringi dengan perubahan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu sistem pemilihan umum. Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu akan dapat menjadi ukuran konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Pasca perubahan UUD 1945, sistem pemilihan umum anggota legislatif selalu berubah. Setiap kali Pemilu, setiap itu pula sistem yang digunakan berganti.

Actions (login required)

View Item