TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEDAULATAN NEGARA DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL

Pohan, Nur Elfira Nirmala (2008) TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEDAULATAN NEGARA DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEDAULATAN NEGARA DALAM MAHKAMAH INTERNASIONAL) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (669Kb) | Preview

Abstract

Sebagai salah satu institusi hukum internasional, MI hanya menerima negara sebagai pihak yang dapat beracara di dalamnya. Special Agreement atau perjanjian khusus tentang penundukan kepada jurisdiksi MI, harus terlebih dahulu dibuat oleh para pihak sebelum beracara. Penundukan ini didasarkan pada prinsip kedaulatan Negara. Proses beracara di MI hanya dapat dilakukan dengan adanya consent dari para pihak yang akan beracara. Consent ini didasarkan atas asas konsensualisme atau free will dari negara yang terkait. Dari syarat ini dapatlah dilihat bahwa MI menjunjung tinggi kedaulatan sebuah negara untuk tunduk atas dasar free will. Lebih jauh lagi, pengakuan MI akan kedaulatan negara ini juga dapat dilihat dari kekuatan mengikat dari keputusan MI. Keputusan yang dikeluarkan oleh MI hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan terbatas pada kasus yang diajukan. Dalam kasus Kepastian Kerjasama di Bidang Kriminal antara Djibouti dan Prancis dapat dilihat penerapan dari prinsip kedaulatan negara. MI menyatakan tidak akan menerima perkara tersebut jika tidak ada kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini, Djibouti mendasarkan penuntutannya terhadap Prancis pada pasal 38(5) Peraturan MI. Ketentuan tersebut membenarkan tindakan Djibouti dan kewenangan MI sampai Prancis menyatakan kesepakatannya. Hal ini dikenal dengan ketentuan forom prorogatum. Lebih jauh penulisan ini ingin mengetatrui kedududukan dari prinsip kedaulatan negara dalam prosedur MI apakah kedudukannya absolut atau terbatas serta penerapan prinsip kedaulatan negara pada kasus antara Djibouti dan Prancis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan untuk mendukung penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder, dengan menggunakan data skunder sebagai datayang utama untuk mendudung dan memperkuat dataprimer. Kedudukan prinsip kedaulatan negara dalam MI adalah tidak absolut akibat kesepakatan dari para pihak untuk tunduk pada jurisdiksi MI yang secara otomatis menyebabkan negara tersebut telah mengenyampingkan kedaulatannya dan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan MI serta keputusan MI tanpa memperhatikan kedudukan pihak yang berperkara adalah negara adikuasa.

Actions (login required)

View Item