SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI MENTAWAI

Sjam, Sjafri and Fauzi, Fauzi and Darnis, Darnis and Alsyam, Alsyam and Arfiani, Arfiani (2008) SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI MENTAWAI. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI MENTAWAI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1908Kb) | Preview

Abstract

Sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa disini dijelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1979 dimaksud, maka untuk wilayah Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 4 kecamatan terdiri dari 10 buah desa.

Actions (login required)

View Item