DEFRIAL, FAUZI
(2014)
EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
ABSTRAK
FAUZI DEFRIAL, 07193032, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang,
Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pembimbing I: Roni
Ekha Putera, S.IP, M.PA, Pembimbing II: Andri Rusta S.IP, M.PP.
Penertiban Pedagang Kaki Lima disekitar kawasan Bundaran Air Mancur Pasar
Raya Padang merupakan tindakan lanjutan dari Pemerintah Kota Padang dalam rangka
mengimplementasikan isi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Akan tetapi dalam
pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa masalah sehingga
membuat pengimplementasian yang dilakukan tidak berjalan maksimal. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi dari implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat. Terdapat sebuah teori untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi
pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu: teori evaluasi versi William N. Dunn dengan
jenis evaluasi proses retrospektif. Teori ini terdiri dari 6 variabel yaitu efektifitas,
efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah
dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan etik dan emik. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa: Pengimplementasian pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dari diterbitkannya Peraturan
Daerah tersebut, karena pengimlementasiannya terkendala oleh kurangnya jumlah
personel pengawas PKL dan kurangnya koordinasi diantara dinas-dinas terkait yang
memiliki kewenangan dalam mengurus penegakan Perda disekitar kawasan Bundaran Air
Mancur tersebut serta tidak adanya solusi konkrit dari Dinas-dinas terkait dalam
menanggulangi PKL di sekitar kawasan Bundaran Air Mancur. Hal tersebut memberi
dampak terhadap efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan ketepatan dari
implementasi Peraturan Daerah tersebut. Akibatnya jumlah PKL di sekitar kawasan
Bundaran Air Mancur semakin banyak dan mengganggu ketertiban umum di sekitarnya.
Selain itu kegagalan implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
11 Tahun 2005 juga disebabkan oleh ketidakpuasan para pedagang kaki lima terhadap
implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005, yang
mereka nilai kurang memberikan manfaat dan solusi bagi mereka, hal ini memberi
dampak terhadap responsivitas dari implementasi Paraturan Daerah tersebut.
Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Pedagang Kaki Lima.
Actions (login required)
 |
View Item |
