Repository Universitas Andalas

PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN FORMAL TERKAIT DENGAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG

PUTRI MAIZA, SILKY (2014) PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN FORMAL TERKAIT DENGAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG. Other thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Download (401Kb) | Preview
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Download (510Kb) | Preview
[img]
Preview
PDF (Daftar Isi)
Download (381Kb) | Preview

Abstract

Silky Putri Maiza, 07194027, Penerapan Fungsi Pengawasan Formal Terkait dengan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2012. Dibimbing oleh; Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si dan Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc Sc. Skripsi ini terdiri dari 117 halaman dengan referensi 17 buku teori, 6 buku metode, 6 dokumen, 3 jurnal, 2 makalah, 1 Keputusan Walikota, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Perundang-undangan, 5 Skripsi, 1 website internet. Penelitian pada skripsi ini berisikan tentang Penerapan Fungsi Pengawasan Formal Terkait dengan Kedisiplinan PNS di BKD Kota Padang. Pengawasan formal mengarahkan pengawasan ke masalah kedisplinan karena kedisiplinan PNS BKD Kota Padang masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan formal di BKD Kota Padang terhadap peningkatan disiplin PNS nya. Hal ini dilihat dengan menggunakan teori pengawasan formal oleh Suwarno Handayaningrat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan temuan peneliti didapat fakta bahwa: (1) BKD Kota Padang telah mempunyai struktur organisasi serta tupoksi yang menerangkan kedudukan PNS di BKD Kota Padang dan menerangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing PNS (2) BKD Kota Padang telah mempunyai aturan untuk mengurusi masalah kedisiplinan PNS nya, yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. (3) Pelaksanaan pengawasan formal mengenai kedisiplinan PNS di BKD Kota Padang ini dilakukan oleh Pimpinan BKD Kota Padang, dan masing-masing pimpinan di masing-masing bidang, sub bidang, atau bagian (4) BKD Kota Padang tidak mempunyai tata cara pengawasan atau tahapan pengawasan, dan belum adanya kejelasan mengenai tahapan dan tata pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing kepala di setiap bidang, bahkan dari pimpinan BKD Kota Padang sendiri (5) PP 53 tahun 2010 telah disesuaikan dengan adanya sistem kerja yang telah ada atau yang telah diterapkan pada BKD Kota Padang (6) Tidak ada pelaporan hasil pengawasan secara periodik di BKD Kota Padang. Di BKD Kota Padang pelaporan akan terjadi apabila ada pelanggaran (7) Pelaporan pelanggaran kedisiplinan oleh pihak yang berwenang di BKD Kota Padang tidak disertai dengan pendapat atau usulan untuk tindak lanjutnya. Kata Kunci : Pengawasan Formal, Pegawai Negeri Sipil, Kedisiplinan PNS, BKD Padang i

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HJ Public Finance
Unit atau Lembaga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Depositing User: Agustiadi rd agustiadiRudi
Date Deposited: 02 Jun 2014 00:12
Last Modified: 02 Jun 2014 00:12
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/20239

Actions (login required)

View Item View Item