Husna, Nailul
(2014)
PELAKSANAAN GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR
26/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN EMAS PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG BUKITTINGGI.
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
3
ABSTRAK
Tesis ini berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas berdasarkan Fatwa DSNMUI
No.25/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Bukittinggi. Hal ini di latar belakangi bahwa gadai merupakan salah satu
katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang,
maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.
Secara konseptual operasional gadai syari‟ah tidak jauh beda dengan pegadaian
konvensional, perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari
sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang biaya rahn hanya
sekali dan ditetapkan dimuka.
Adapun perumusan masalah adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Emas
Syariah pada Bank Mandiri Syariah cabang Bukittinggi? Apakah telah sesuai dengan
Fatwa Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas? 2.
Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi?.Jenis penelitian
ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang
dilakukan di Bank Syariah Mandiri Bukittinggi. Untuk mendapatkan data yang valid,
penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan
wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer
(secara langsung) hasil dari wawancara dengan para pihak Bank yang terkait dan
sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan
sebagainya. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai Emas syari‟ah di
Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi menggunakan dua akad yaitu : 1. akad
Qardh artinya akad pemberian hutang piutang dari Bank kepada Nasabah yang
disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah
diserahkan oleh nasabah, dan 2. akad Ijarah dalam menentukan biaya perawatan,
pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah, yang berdasarkan pada jumlah
berat dan kadar emas dalam menentukan pinjaman. Bank akan mendapatkan fee atau
upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa tempat
yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti dalam penentuan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan barang telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSNMUI
No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan jika terjadi wanprestasi
maka pihak Bank akan melakukan lelang secara syariah.
4
ABSTRACT
The title of this thesis is " The Implementation of Gold Pawn Sharia based on
Fatwa DSNDSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 About Gold Rahn on BSM branch
Bukittinggi". There are a lot of Agreement Form, one of them is Loan. Pawn is a
form of loan. In pawn, debitur got loan and trust from creditur and give a collateral to
debitur . Conceptually , pawn operations Shari'ah is not much different from a
conventional mortgage, the main difference between the cost of Rahn and mortgage
interest is of the nature of the interest that could accumulate and multiply, while the
cost of rahn just once and specified in advance.
As for the formulation of the problem are: 1. How the implementation of
Golden Pawn Sharia at BSM branch bukittinggi? Would have been in accordance
with Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn Gold? 2. How does the
problem solving efforts if there is a default? This type of research as seen from its
object is field research in BSM Branch Bukittinggi. To get valid data, the author uses
several methods of data collection: documentation and interviews. There are two data
sorces: primary data sources (directly), results of interviews with bank stakeholders
and secondary data sources (indirectly), in the form of documents, books, records,
and so on. After data are collected then the author analyze using descriptive analysis
method with qualitative approache.
The results showed that the implementation of Shariah in BSM Gold pawn
Branch Bukittinggi uses two contract are: 1. contract means the contract granting debt
Qard receivable from the Bank to the customer along with the submission task for
keeping Bank guarantees submitted by the customer, and 2. Ijarah contract in
determining the costs of care, maintenance, and storage of the goods belonging to the
customer, which is based on the amount of weight and gold content in determining
the loan. Banks will get a fee or reward for services rendered to pawner or rent
payment for services rendered to pawner. This means that in the determination of the
cost of maintenance and storage of the goods in accordance with the provisions of the
DSN-MUI fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 about the Rahn case of tort and gold
then the Bank will conduct an auction for the Sharia.
Actions (login required)
 |
View Item |
