Repository Universitas Andalas

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN)

MUZAFAR, SH., TEUKU (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.

[img] PDF
Download (17Kb)
[img] PDF
Download (28Kb)
[img] PDF
Download (409Kb)

Abstract

No. Alumni Universitas Nama: Teuku Muzafar No. Alumni Fakultas BIODATA: a).Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 8 September 1967, Nama Orang Tua:Teuku Jafar, c). Program Studi: Ilmu Hukum, e) Bp:09212111084, f).Tanggal Lulus 24 Januari 2014,g).Prediket Lulus: Memuaskan., h). Lama Studi: Lima Tahun, j) Alamat: Jalan Tanjung No. 21 Menteng Jakarta Pusat. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN) Tesis Oleh: Teuku Muzafar, Pembimbing I: Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H, Pembimbing II: Frenadin Ade Gustara, S.H.,M.H ABSTRAK Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia terjadi akibat ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, sektor pertambangan dan sektor lainnya sehingga dibutuhkan“Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa Izin (studi kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan),”Permasalahan antara lain: Mengapa pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) cenderung ringan,Bagaimana analisis hukum atas putusan Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Dharmasraya, Sungailiat,Tanjung Pandan yang cenderung ringan.Tujuan Penulisan:Untuk mengungkapkan pidana Pertambangan Tanpa Izin yang cenderung ringan. Untuk mengungkapkan analisis hukum atas Putusan Kasus PETI (Pertambangan Tanpa Izin) Dharmasraya, Sungailiat,Tanjung Pandan yang cenderung ringan. Jenis penelitian/pendekatan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa analisa tiga posisi kasus PETI yang terjadi di Indonesia dan putusan hakim dapat dilihat pelaksanaan penegakan hukum pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan putusan hakim yang cenderung ringan dapat dilihat dari kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan, hakim belum melakukan suatu terobosan pada hukum pertambangan pada hakikatnya seorang hakim “Judge Made Law”, maka hakim harus memiliki padangan kedepan tentang dinamika pertambangan .Putusan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia dapat dicegah dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini berbeda Akibat kurangnya komitmen dan keberanian hakim dalam melakukan terobosan hukum pada bidang pertambangan, Polisi selaku Penyidik maupun Jaksa selaku Penuntut Umum dalam penanganan perkara pertambangan harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dan apabila perkara ada kaitan bidang lainnya seperti Kehutanan maka perkara harus juga disangkakan dan didakwakan dengan tindak pidana lainnya seperti Kehutanan sehingga penegakan hukum terhadap tidak pidana pertambangan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Dilain pihak adanya pola pikir masyarakat serba instan untuk mendapatkan uang secara gampang dengan melakukan pertambangan tanpa izin (PETI) tanpa perlu bekerja. Hal ini diperparah dengan sulitnya birokrasi dalam mengurus ijin pertambangan dan masih ditemukannya aparat penegak hukum yang tidak bekerja secara professional sehingga sering terjadi kebocoran informasi yang ada akibatnya pelaku melarikan diri ketika akan dilakukan pemeriksaan apalagi ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku PETI sangat rendah dan tidak menimbulkan efek jera seharusnya terhadap pelaku PETI dijatuhi hukuman yang berat karena kejahatan pertambangan tanpa izin mempunyai konsekuensi yang besar terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Januari 2014 Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji, Tanda Tangan Nama Terang Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H Prof. Dr. Ismansyah, S.H,M.H Frenadin Ade Gustara, SH.,M.H. Dr. Ferdi, S.H.,M.H, Dr. Kurnia Warman,S.H., M.H Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M Mengetahui, Ketua Program Studi:________________________ Mahasiswa Yang Bersangkutan:_______________________ Prof. Dr. H, Elwi Danil, S.H.,M.H Teuku Muzafar Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus Petugas Fakultas/Universitas No. Alumnus Fakultas Nomor: TTD No. Alumnus Universitas Nomor: TTD No. Alumni Universitas Nama: Teuku Muzafar No. Alumni Fakultas BIODATA: a).Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 8 September 1967, Nama Orang Tua:Teuku Jafar, c). Program Studi: Ilmu Hukum, e) Bp:09212111084, f).Tanggal Lulus 24 Januari 2014,g).Prediket Lulus: Memuaskan., h). Lama Studi: Lima Tahun, j) Alamat: Jalan Tanjung No. 21 Menteng Jakarta Pusat. CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST MINING WITHOUT PERMISSION (CASE STUDY DHARMASRAYA, SUNGAILIAT AND CAPE PANDAN) Thesis By: Teuku Muzafar, Supervisor I: Prof.. Dr.. Ismansyah, SH, MH, Supervisor II: Ade Frenadin Gustara, SH, M.H ABSTRACT Mining Without Permission ( PETI ) in Indonesia caused by policy uncertainty , illegal mining , conflicts with local communities , the mining sector and other sectors that required " criminal law enforcement against mining without a permit ( Dharmasraya case studies , Sungailiat and Tanjung Pandan ) , " Problems between another : Why penal against Mining Without Permission ( PETI ) tend to be mild , How do legal analysis of the decision Mining Case Without Permission ( PETI ) in Dharmasraya , Sungailiat , Tanjung Pandan which tend ringan.Tujuan Writing : To express Mining Without Permission criminal who tend to be mild . To express the above Decision Case law analysis PETI ( Mining Without Permission ) Dharmasraya , Sungailiat , Tanjung Pandan which tend to be mild . This type of research / approach is that normative legal research legal research conducted by the approach of the law ( statute approach) , the approach case (case approach) . Based on the discussion concluded that the analysis of the three positions illegal mining cases that occurred in Indonesia and the judge's decision can be seen in the implementation of criminal law enforcement Mining Without Permission ( PETI ) in Indonesia has not done well , this is evidenced by the judge's ruling that tends to light can be seen from the cases of Mining Without permission ( PETI ), which occurs in Dharmasraya , Sungailiat and Tanjung Pandan , the judge has not made a breakthrough in the mining law is essentially a judge " judge Made law " , then the judge should have express their views about the future dynamics of mining . verdict in the implementation of criminal law enforcement mining without permission ( illegal miners ) in Indonesia can be prevented by good cooperation between the community , government or law enforcement officers themselves . This is in contrast Due to the lack of commitment and courage of the judge in making a breakthrough in the field of mining law , as police investigators and prosecutors as Public Prosecutor in case handling and mining must enter suspicion environmental crime charges and if the case is no connection other areas such as the Forest case should also alleged and charged with other crimes such as forestry that is not criminal law enforcement against these mining can be implemented optimally . On the other hand the existence of the public mindset almost instantaneous to earn money easily by doing mining without permission ( illegal mining ) without the need to work . This is compounded by the difficulty in dealing with bureaucracy and still finding mining permits law enforcement officers who do not work in a professional manner so that frequently occur there as a result of information leakage perpetrators escape will be investigated especially when the threat of punishment meted out to the perpetrators of illegal miners are very low and do not pose should have a deterrent effect on illegal mining perpetrators severely punished for the crime of unauthorized mining has major consequences for the environment and the welfare of society . Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Januari 2014 Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji, Tanda Tangan Nama Terang Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H Prof. Dr. Ismansyah, S.H,M.H Frenadin Ade Gustara, SH.,M.H. Dr. Ferdi, S.H.,M.H, Dr. Kurnia Warman,S.H., M.H Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M Mengetahui, Ketua Program Studi:________________________ Mahasiswa Yang Bersangkutan:_______________________ Prof. Dr. H, Elwi Danil, S.H.,M.H Teuku Muzafar Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus Petugas Fakultas/Universitas No. Alumnus Fakultas Nomor: TTD No. Alumnus Universitas Nomor: TTD

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Mona M Chandra
Date Deposited: 29 Jan 2015 00:59
Last Modified: 29 Jan 2015 00:59
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/22078

Actions (login required)

View Item View Item