MUZAFAR, SH., TEUKU
(2014)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT
DAN TANJUNG PANDAN).
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
No. Alumni Universitas Nama: Teuku Muzafar No. Alumni Fakultas
BIODATA:
a).Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 8 September 1967, Nama Orang Tua:Teuku Jafar, c). Program Studi:
Ilmu Hukum, e) Bp:09212111084, f).Tanggal Lulus 24 Januari 2014,g).Prediket Lulus: Memuaskan., h).
Lama Studi: Lima Tahun, j) Alamat: Jalan Tanjung No. 21 Menteng Jakarta Pusat.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA,
SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN) Tesis Oleh: Teuku Muzafar, Pembimbing I: Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H,
Pembimbing II: Frenadin Ade Gustara, S.H.,M.H
ABSTRAK
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia terjadi akibat ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik
dengan masyarakat lokal, sektor pertambangan dan sektor lainnya sehingga dibutuhkan“Penegakan hukum pidana terhadap
pertambangan tanpa Izin (studi kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan),”Permasalahan antara lain: Mengapa pidana
terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) cenderung ringan,Bagaimana analisis hukum atas putusan Kasus Pertambangan Tanpa
Izin (PETI) di Dharmasraya, Sungailiat,Tanjung Pandan yang cenderung ringan.Tujuan Penulisan:Untuk mengungkapkan pidana
Pertambangan Tanpa Izin yang cenderung ringan. Untuk mengungkapkan analisis hukum atas Putusan Kasus PETI
(Pertambangan Tanpa Izin) Dharmasraya, Sungailiat,Tanjung Pandan yang cenderung ringan. Jenis penelitian/pendekatan adalah
penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach),
pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa analisa tiga posisi kasus PETI yang terjadi di
Indonesia dan putusan hakim dapat dilihat pelaksanaan penegakan hukum pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia
belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan putusan hakim yang cenderung ringan dapat dilihat dari kasus
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan, hakim belum melakukan suatu
terobosan pada hukum pertambangan pada hakikatnya seorang hakim “Judge Made Law”, maka hakim harus memiliki padangan
kedepan tentang dinamika pertambangan .Putusan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin
(PETI) di Indonesia dapat dicegah dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak
hukum itu sendiri. Hal ini berbeda Akibat kurangnya komitmen dan keberanian hakim dalam melakukan terobosan hukum pada
bidang pertambangan, Polisi selaku Penyidik maupun Jaksa selaku Penuntut Umum dalam penanganan perkara pertambangan
harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dan apabila perkara ada kaitan bidang lainnya seperti
Kehutanan maka perkara harus juga disangkakan dan didakwakan dengan tindak pidana lainnya seperti Kehutanan sehingga
penegakan hukum terhadap tidak pidana pertambangan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Dilain pihak adanya pola pikir
masyarakat serba instan untuk mendapatkan uang secara gampang dengan melakukan pertambangan tanpa izin (PETI) tanpa perlu
bekerja. Hal ini diperparah dengan sulitnya birokrasi dalam mengurus ijin pertambangan dan masih ditemukannya aparat penegak
hukum yang tidak bekerja secara professional sehingga sering terjadi kebocoran informasi yang ada akibatnya pelaku melarikan
diri ketika akan dilakukan pemeriksaan apalagi ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku PETI sangat rendah dan
tidak menimbulkan efek jera seharusnya terhadap pelaku PETI dijatuhi hukuman yang berat karena kejahatan pertambangan tanpa
izin mempunyai konsekuensi yang besar terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Januari 2014
Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji,
Tanda Tangan
Nama Terang Dr. Zainul
Daulay,
S.H.,M.H
Prof. Dr.
Ismansyah,
S.H,M.H
Frenadin Ade
Gustara,
SH.,M.H.
Dr. Ferdi,
S.H.,M.H,
Dr. Kurnia
Warman,S.H.,
M.H
Yoserwan, S.H,
M.H, L.L.M
Mengetahui,
Ketua Program Studi:________________________ Mahasiswa Yang Bersangkutan:_______________________
Prof. Dr. H, Elwi Danil, S.H.,M.H Teuku Muzafar
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus
Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumnus Fakultas Nomor: TTD
No. Alumnus Universitas Nomor: TTD
No. Alumni Universitas Nama: Teuku Muzafar No. Alumni Fakultas
BIODATA:
a).Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 8 September 1967, Nama Orang Tua:Teuku Jafar, c). Program Studi: Ilmu
Hukum, e) Bp:09212111084, f).Tanggal Lulus 24 Januari 2014,g).Prediket Lulus: Memuaskan., h). Lama
Studi: Lima Tahun, j) Alamat: Jalan Tanjung No. 21 Menteng Jakarta Pusat.
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST MINING WITHOUT PERMISSION (CASE STUDY DHARMASRAYA,
SUNGAILIAT AND CAPE PANDAN) Thesis By: Teuku Muzafar, Supervisor I: Prof.. Dr.. Ismansyah, SH, MH, Supervisor II:
Ade Frenadin Gustara, SH, M.H
ABSTRACT
Mining Without Permission ( PETI ) in Indonesia caused by policy uncertainty , illegal mining , conflicts with local communities ,
the mining sector and other sectors that required " criminal law enforcement against mining without a permit ( Dharmasraya case
studies , Sungailiat and Tanjung Pandan ) , " Problems between another : Why penal against Mining Without Permission ( PETI )
tend to be mild , How do legal analysis of the decision Mining Case Without Permission ( PETI ) in Dharmasraya , Sungailiat ,
Tanjung Pandan which tend ringan.Tujuan Writing : To express Mining Without Permission criminal who tend to be mild . To
express the above Decision Case law analysis PETI ( Mining Without Permission ) Dharmasraya , Sungailiat , Tanjung Pandan
which tend to be mild . This type of research / approach is that normative legal research legal research conducted by the approach
of the law ( statute approach) , the approach case (case approach) . Based on the discussion concluded that the analysis of the three
positions illegal mining cases that occurred in Indonesia and the judge's decision can be seen in the implementation of criminal
law enforcement Mining Without Permission ( PETI ) in Indonesia has not done well , this is evidenced by the judge's ruling that
tends to light can be seen from the cases of Mining Without permission ( PETI ), which occurs in Dharmasraya , Sungailiat and
Tanjung Pandan , the judge has not made a breakthrough in the mining law is essentially a judge " judge Made law " , then the
judge should have express their views about the future dynamics of mining . verdict in the implementation of criminal law
enforcement mining without permission ( illegal miners ) in Indonesia can be prevented by good cooperation between the
community , government or law enforcement officers themselves . This is in contrast Due to the lack of commitment and courage
of the judge in making a breakthrough in the field of mining law , as police investigators and prosecutors as Public Prosecutor in
case handling and mining must enter suspicion environmental crime charges and if the case is no connection other areas such as
the Forest case should also alleged and charged with other crimes such as forestry that is not criminal law enforcement against
these mining can be implemented optimally . On the other hand the existence of the public mindset almost instantaneous to earn
money easily by doing mining without permission ( illegal mining ) without the need to work . This is compounded by the
difficulty in dealing with bureaucracy and still finding mining permits law enforcement officers who do not work in a professional
manner so that frequently occur there as a result of information leakage perpetrators escape will be investigated especially when
the threat of punishment meted out to the perpetrators of illegal miners are very low and do not pose should have a deterrent effect
on illegal mining perpetrators severely punished for the crime of unauthorized mining has major consequences for the
environment and the welfare of society .
Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Januari 2014
Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji,
Tanda Tangan
Nama Terang Dr. Zainul
Daulay,
S.H.,M.H
Prof. Dr.
Ismansyah,
S.H,M.H
Frenadin Ade
Gustara,
SH.,M.H.
Dr. Ferdi,
S.H.,M.H,
Dr. Kurnia
Warman,S.H.,
M.H
Yoserwan, S.H,
M.H, L.L.M
Mengetahui,
Ketua Program Studi:________________________ Mahasiswa Yang Bersangkutan:_______________________
Prof. Dr. H, Elwi Danil, S.H.,M.H Teuku Muzafar
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus
Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumnus Fakultas Nomor: TTD
No. Alumnus Universitas Nomor: TTD
Actions (login required)
 |
View Item |
