PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) ( STUDI PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM))

Syukra, Vuji (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) ( STUDI PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) ( STUDI PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM))) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (554Kb)

Abstract

Negara Indonesia pada saat sekarang ini sedang giatnya melaksanakan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk itu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia memberi kesempatan kepada para pemodal untuk berinvestasi melalui pasar modal, khususnya bagi pemodal kecil yang berpotensi dalam perekonomian Negara. Pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur dan mengantisipasi perkembangan diatas. Hal ini telah dibuktikan dan dibentuknya suatu wadah investasi yang dikenal dengan Reksa Dana. Dalam pasal 18 Undang- Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa, Reksa Dana terdiri atas dua bentuk hukum, yuito Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontak InvestiSi Kolektif (KIK). Reksa Dana KIK lebih banyak dipilih sebagai saftrna investasi bagi para investor, selain tidak berbadan hukum pembentukannya juga lebih mudah serta dianggap sangat memberi keuntungan. Berdasarkan kenyataan diatas, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan. Bagaimanakah mekanisme pembentukan Reksa Dana KIK bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan, serta apa kendala yang dihadapi Bapepam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan. Dalam penulisan ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis; pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak Bapepam bagian Reksa Dana. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa kamus hukum, serta studi dokumen yang berisi datadata yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KlK. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembentukan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian berdasarkan perjanjian yang berbentuk kontrak yang dibuat berdasarkan pendapat Konsultan Hukum dan diaktakan didepan Notaris dengan adanya pernyataan yang efektif dari Bapepam. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam terhadap pemegang unit penyertaan adalah dalam hal pembuatan kontrak oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana terdapat kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut, perlindungan dilakukan berdasarkan ketentuan Bapepam serta pengawasan oleh Bapepam itu sendiri. Kendala Bapepam dipengaruhi oleh faklor intern yaitu kurangnya pemahaman Pemegang Unit Penyerlaan, faktor ekstem yaitu keadaan politik dan ekonomi negara dan faktor yuridis yang berupa banyak aturan yang memperkecil ruang gerak pihak investor/pemegang unit penyertaan.

Actions (login required)

View Item